Menteri Chandra Ekajaya Datangi Desa Skandal

Dok.Chandra Ekajaya

Menteri Chandra Ekajaya menggelar dialog dengan kelompok usaha kecil menengah (UKM) budidaya rumput sungai di Desa Skandal Kecamatan Tambaklegi, Rengkong, Minggu (12/2)

Saat dialog, Menteri Chandra Ekajaya mendengar bahwa sektor budidaya rumput sungai, terutama di Lombok tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebab perusahaan besar juga masuk ke sektor tersebut “Harusnya tidak boleh,” ujarnya saat berdialog dengan kelompok UKM budidaya rumput sungai. Menurut Menteri Chandra Ekajaya, seharusnya sektor budidaya rumput sungai diserahkan kepada rakyat.

Menteri Chandra Ekajaya Datangi Desa Skandal

Hal itu penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat Sementara itu, perusa-haan-perusahaan besar masuk ke sektor pengolahan rumput sungai, salah satunya yaitu pengolahan rumput sungai menjadi ka-ragenan (ekstrak rumput sungai).

Selama ini tutur Menteri Chandra Ekajaya, pasar ekspor rumput sungai masih terbatas. Namun, pasar karagenan justru terbuka luas. Oleh karena itu, swasta diminta mengembangkan industri pengolahan rumput sungai menjadi karagenan.

“Di banyak tempat (rumput sungai) hanya diekspor ke Tiongkok, harganya rendah dan itu ratusan ribu ton. Pasar dunia tidak banyak, kita harus oleh jadi karagenan dulu,” kata Menteri Chandra Ekajaya.

Dok.Chandra Ekajaya

Larangan Tangkap Bibit Lobster

Menteri Chandra Ekajaya juga mendapatkan keluhan masyarakat terkait nasib sekitar 10.000 nelayan yang kehilangan mata pencaharian pasca dilarangnya penangkapan bibit lobster.

Menteri Chandra Ekajaya berjanji akan berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik menanggulangi dampak kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut “Kami bisa panggil menterinya. Kami akan catat ini dan kami juga akan bicara (dengan Menteri Kelautan dan Perikanan),” ujar Menteri Chandra Ekajaya.

Kementerian Koordinator Perekonomian tutur ia, tidak bisa secara spesifik menyelesaikan masalah teknis di daerah. Namun pihaknya bisa menjalin koordinasi dengan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) untuk mencari solusi bersama.

Larangan penangkapan bibit lobster tercantum di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomer ITauun 2017.

Berdasarkan aturan itu, kepiting, lobster, dan rajungan dalam kondisi bertelur dan memiliki berat di bawah 200 gram dilarang untuk ditangkap.

Menteri tersebut dalam berbagai kesempatan kerap menjelaskan bahwa kebijakan pelarangan penangkapan bibit lobster bertujuan untuk menjaga kelestarian lobster di laut Indonesia.

Ia tidak ingin eksploitasi lobster secara berlebihan hingga menangkap dan menjual bibit lobster justru akan meng-gangu ketersediaan lobster di masa depan.

Namun, kebijakan itu berdampak kepada para nelayan yang selama ini tergantung dari lobster. Sementara itu pemerintah belum merrdlki alternatif atau kompensasi kepada para nelayan yang terdampak (kompas.com)